Raniindriyani's Blog











UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Lengkapi: Amandemen
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan.
Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis
Permusjawaratan rakyat.
BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan
Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
ibu-kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
Pasal 3
Madjelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis
besar daripada haluan Negara.
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
Pasal 4
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden.
Pasal 5
1. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetudjuan
Dewan Perwakilan rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendyalankn undang-undang
sebagaimana mestinya.
Perubahan Pasal 5
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Pasal 6
1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat
dengan suara yang terbanyak.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
Perubahan Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan.
Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama
atau berdyandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaratan rakyat
atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” dyanji
Presiden (Wakil Presiden) :
,,Saja berdyandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan
Bangsa.”
Perubahan Pasal 9
1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)
dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilian Rakyat
tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sugguh-sungguh di hadapan pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan
angkatan udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perdyandjian dengan Negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja
ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Presiden menerima duta Negara lain.
Perubahan Pasal 13
2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Perubahan Pasal 14
1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan.
Perubahan Pasal 15
Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang.
BAB IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang
2. Dewan ini berkewadjiban memberi dyawab atas pertanyaan Presiden dan berhak
memajukan usul kepada Pemerintah.
BAB V. KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
Perubahan Pasal 17
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
BAB VI. PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Pembagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat
dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam
Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.
Perubahan Pasal 18
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.
Pasal 18A
1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kebupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
Pasal 18B
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur damam undang-undang.
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
1. Susuan Dewan Perwakilan rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Perubahan Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekaili dalam setahun.
Pasal 20
1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakiln rakyat.
2. Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.
Perubahan Pasal 20
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undangundang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undangundang
itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.
3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.
4. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 20A
1. Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Pasal 21
1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rantjangan
undang-undang.
2. Jika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak
disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.
Perubahan Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
Pasal 22
1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat
dalam persidangan yang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
dengan undang-undang.
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.
BAB VIII. HAL KEUANGAN
Pasal 23
1. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undangundang.
Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendyalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undangundang.
Pasal 25
Sjarat-sjarat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang.
BAB IXA WILAYAH NEGARA
Pasal 25A
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.
BAB X. WARGA NEGARA
Pasal 26
1. Jang mendyadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang
bangsa lain yang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Sjarat-sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undangundang.
BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Perubahan Pasal 26
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa ndonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang.
Pasal 27
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
ketjualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak bagi
kemanusiaan.
Perubahan Pasal 27
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
Pasal 28B
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan uman manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.
Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkanya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain.
Pasal 28H
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggun jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.
BAB XI. AGAMA
Pasal 29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.
BAB XII. PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
1. Tiap-tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan
Negara.
2. Sjarat-sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang-undang.
Perubahan Pasal 30
1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan
rakyat, segabai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
BAB XIII. PENDIDIKAN
Pasal 31
1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadyaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudajaan nasional Indonesia.
BAB XIV. KESEDYAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hadyat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dn kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
BAB XV. BENDERA DAN BAHASA
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAN
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu
Kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Pasal 37
1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada
djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah
anggauta yang hadlir.
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan
pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Madjelis Permusjawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannya
didyalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.
ATURAN TAMBAHAN
1. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia Timur Raja, Presiden
Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan rakyat dibentuk, Madjelis
itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.



{Mei 17, 2010}   Pancasila

Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Daftar isi

[sembunyikan]

// <![CDATA[//

[sunting] Sejarah Perumusan

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Rumusan-rumusan Pancasila

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

  • Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.[1]
  • Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:
Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

  • Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
  • Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945
  • Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
  • Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
  • Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

[sunting] Hari Kesaktian Pancasila

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan 30 September

Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.



Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.

Daftar isi

[sembunyikan]

// <![CDATA[//

[sunting] Dasar Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan tersebut antara lain Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945) dan pengurangan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tinggal berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [1] UUD 1945), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat [2] UUD 1945), memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [3] UUD 1945), menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat [2] UUD 1945), dan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Prediden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Selain itu perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945). Hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah diambil putusannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

[sunting] Pengelompokan

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Substansi Ketetapan MPR tersebut adalah:

  1. Kategori I: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan)
  2. Kategori II: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan)
  3. Kategori III: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)
  4. Kategori IV: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan)
  5. Kategori V: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan)
  6. Kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)

[sunting] Kategori I

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
  6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presidan dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
  8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

[sunting] Kategori II

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

[sunting] Kategori III

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia syang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
  7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
  8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

[sunting] Kategori IV

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
  6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
  7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
  9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
  10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
  11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

[sunting] Kategori V

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004:

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

[sunting] Kategori VI

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

  1. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/l960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
  2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
  3. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
  4. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
  5. Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul “BERDIKARI” sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol, dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.
  6. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  7. Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, “THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON” dan “THE ERA OF CONFRONTATION” sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
  8. Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
  9. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
  10. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/l966 tentang Pemilihan Umum.
  11. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
  12. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet AMPERA.
  13. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia.
  14. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
  15. Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.
  16. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
  17. Ketetapan MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
  18. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  19. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
  20. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.
  21. Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
  22. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
  23. Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
  24. Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno
  25. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
  26. Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
  27. Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan Bintang “Maha Putera” Kelas III dari D.N. Aidit.
  28. Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) dengan sebutan “Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari”.
  29. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.
  30. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
  31. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  32. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
  33. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.
  34. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/l965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
  35. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS: (a). No. II/MPRS/1960; (b). No. IV/MPRS/1963; (c). No. V/MPRS/1965; (d). No. VI/MPRS/1965; dan (e). No. VII/MPRS/1965.
  36. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
  37. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-IV tahun l966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.
  38. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.
  39. Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
  40. Ketetapan MPRS No.XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.
  41. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
  42. Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  43. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  44. Ketetapan MPR No. III/MPR/1973 tentang Pertanggunganjawab Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  45. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  46. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
  47. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
  48. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  49. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
  50. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  51. Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  52. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
  53. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  54. Ketetapan MPR No. V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  55. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  56. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.
  57. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  58. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973.
  59. Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  60. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  61. Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  62. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  63. Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum
  64. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
  65. Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
  66. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  67. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  68. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  69. Ketetapan MPR No. I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  70. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  71. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  72. Ketetapan MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  73. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  74. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  75. Ketetapan MPR No. I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1988.
  76. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  77. Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  78. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  79. Ketetapan MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  80. Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1988 dan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993.
  81. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  82. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto Selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  83. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  84. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
  85. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  86. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998.
  87. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
  88. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
  89. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
  90. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
  91. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
  92. Ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  93. Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.
  94. Ketetapan MPR No. VI/MPR/l999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  95. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
  96. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  97. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  98. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  99. Ketetapan MPR No. I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.
  100. Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
  101. Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  102. Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
  103. Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
  104. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

[sunting] Referensi

  • UUD 1945
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

[sunting] Lihat pula

[sunting] Appendix

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 merupakan Ketetapan MPR pengunci dari seluruh Ketetapan MPRS dan MPR. Di masa mendatang MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan garis-garis besar daripada haluan negara dalam bentuk ketetapan MPR sebagaimana masa lalu dikarenakan perubahan sistem ketata negaraan dimana MPR hanya menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dan bukan lembaga tertinggi negara lagi. Untuk menghindari kekosongan hukum akibat perubahan sistem ketata negaraan ini maka Aturan Tambahan Pasal I memerintahkan MPR untuk melakukan peninjauan yang digunakan sebagai payung hukum status seluruh Ketetapan MPRS dan MPR.

Selain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, MPR juga mengeluarkan ketetapan terakhir MPR yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang juga hanya berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004. Ketetapan MPR yang terakhir kalinya ini juga ditetapkan di Jakarta pada hari yang sama yaitu tanggal 7 Agustus 2003.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).

Dahulu sebelum Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarkhi berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Namun saat ini Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. [1] [2]
Saat ini MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).


[sunting] Status Ketetapan MPR yang Lalu

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.[1]

[sunting] Referensi

  1. ^ a b http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD1hcisxJmY9aGlyYXJraV91dTEwLTIwMDQuaHRtIjs=
    TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah:
    1. UUD-RI;
    2. Ketetapan (TAP) MPR;
    3. Undang-Undang (UU);
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
    5. Peraturan Pemerintah (PP);
    6. Keputusan Presiden (Keppres); dan
    7. Peraturan Daerah (Perda).
    ‘Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut kalau dibaca sepintas seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif yaitu hanya berjumlah 7 (tujuh) yaitu: UUD-RI, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, dan Perda. Artinya, di luar yang 7 (tujuh) jenis, bukanlah peraturan perundang-undangan.
  2. ^ TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003
    PASAL 1
    TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan)
    PASAL 2
    TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan)
    PASAL 3
    TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)
    PASAL 4
    TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
    undang-undang (11 Ketetapan)
    PASAL 5
    TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
    Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan)
    PASAL 6
    TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih
    lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai
    dilaksanakan (104 Ketetapan)


{Mei 17, 2010}   lembaga mpr dpr dan dprd

Lembaga konstitutif

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.


Daftar isi

[sembunyikan]

//

Tugas, wewenang, dan hak

Tugas dan wewenang MPR antara lain:

  • Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar)
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
  • Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
  • Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
  • Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.

Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR.

Sidang

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

  • sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

  • sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
  • sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Pimpinan MPR periode 2009–2014 adalah:

Kedudukan

Sebelum perubahan UUD 1945

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Setelah perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Daftar isi

[sembunyikan]

//

Sejarah

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta[1]. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih pimpinan sebagai berikut:

  • Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
  • Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
  • Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
  • Wakil Ketua III : Adam Malik

Adapun pimpinan saat ini (2010) sebagai berikut:

  • Ketua: H. Marzuki Alie, SE., MM. (Fraksi Partai Demokrat)
  • Wakil Ketua: Ir. Taufik Kurniawan, MM. (Fraksi Partai Amanat Nasional)[2]
  • Wakil Ketua: Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golongan Karya)
  • Wakil Ketua: Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  • Wakil Ketua: H.M. Anis Matta, Lc. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Jika dihitung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI saat (2010) ini adalah dewan yang ketujuhbelas[3]. Dewan-dewan selengkapnya sebagai berikut:

Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

  • Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  • Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
  • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
  • Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
  • Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  • Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Hak

Pada anggota DPR melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

  • Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
  • Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
  • Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
  • Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
  • Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
  • Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
  • Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
  • Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
  • Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.
  • Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
  • Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Badan Musyawarah

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

Badan Anggaran

Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen menjalin kerjasama dengan parlemen negara lain.

Panitia Khusus

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus).

Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Anggota

Kekebalan hukum

Anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Larangan

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Penyidikan

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

Komposisi anggota

Komposisi DPR saat ini adalah komposisi yang berdasarkan Pemilu 2009. Anggota-anggota DPR yang terpilih berdasarkan Pemilu tersebut mengelompokkan diri kedalam fraksi-fraksi.

Fraksi Jumlah Anggota Ketua
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 148 Anas Urbaningrum
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 107 Setya Novanto
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 94 Tjahjo Kumolo
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 57 Mustafa Kamal
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 46 Asman Abnur
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 37 Hasrul Azwar
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 28 Marwan Ja’far
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 26 Mujiyono Haryanto
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 17 Ahmad Fauzi

Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

  • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang DPD antara lain:

  • Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  • Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan.

[sunting] Pimpinan

Lihat pula: Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah 2009–2014

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:

[sunting] Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

Kekebalan hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Daftar isi

[sembunyikan]

// <![CDATA[//

[sunting] Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

[sunting] Sejarah

[sunting] Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

[sunting] Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

[sunting] Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

[sunting] Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

[sunting] Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

[sunting] Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

[sunting] Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

[sunting] Periode UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah
untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk
lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokra-si, peran-serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah;
c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun
di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat
dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta
masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman
Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. bahwa …
- 2 -
d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan
prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diganti;
e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan
kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang
Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul
Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang mengenai
Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai
Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Ketetapan …
- 3 -
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta
para Menteri.
b. Pemerintah …
- 4 -
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah
Badan Legislatif Daerah.
d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.
g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan
Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi
masyarakat …
- 5 -
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil
Pemerintah.
k. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga
Pemerintah Non-Departemen di Daerah.
l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan
atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan
mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota.
n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
p. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
q. Kawasan …
- 6 -
q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
BAB II
PEMBAGIAN DAERAH
Pasal 2
(1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah
Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
(2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.
Pasal 3
Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri
atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH
Pasal 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat …
- 7 -
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
(2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.
Pasal 5
(1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi
Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
(2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Undang-Undang.
(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah,
perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat
dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain.
(2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah.
(3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
(4) Penghapusan, …
- 8 -
(4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.
BAB IV
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 7
(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan bidang lain.
(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
Pasal 8
(1) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka
desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai
dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
(2) Kewenangan …
- 9 -
(2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam
rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Pasal 9
(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
(2) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota.
(3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah.
Pasal 10
(1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di
wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, meliputi :
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
sebatas wilayah laut tersebut;
b. pengaturan kepentingan administratif;
c. pengaturan …
- 10 -
c. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah
atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas
laut Daerah Propinsi.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua
kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam
Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga
kerja.
Pasal 12
Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13 …
- 11 -
Pasal 13
(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam
rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.
(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan
Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
(2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
lainnya.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 15
Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pim-pinan, dan alat
kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.
Pasal 16 …
- 12 -
Pasal 16
(1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
(2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi
mitra dari Pemerintah Daerah.
Pasal 17
(1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitiapanitia.
(3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan
DPRD.
(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 18
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota;
b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan
Daerah;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota;
d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk
Peraturan Daerah;
e. bersama …
- 13 -
e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. melaksanakan pengawasan terhadap :
1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan
lain;
2) pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4) kebijakan Pemerintah Daerah; dan
5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan
Daerah; dan
h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 19
(1) DPRD mempunyai hak :
a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
c. mengadakan penyelidikan;
d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
e. mengajukan …
- 14 -
e. mengajukan pernyataan pendapat;
f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan
h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 20
(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara,
pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan
tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa,
pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak
permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana
kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan
kehormatan DPRD.
(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 21
(1) Anggota DPRD mempunyai hak :
a. pengajuan pertanyaan;
b. protokoler; dan
c. keuangan/administrasi.
(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 22 …
- 15 -
Pasal 22
DPRD mempunyai kewajiban :
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati
segala peraturan perundang-undangan;
c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi
ekonomi; dan
e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan
pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
Pasal 23
(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali
dalam setahun.
(2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurangkurangnya
seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala
Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan
rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu
diterima.
(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.
(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Pasal 24 …
- 16 -
Pasal 24
Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Pasal 25
Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan
tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di
antara pimpinan DPRD.
Pasal 26
Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :
a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;
f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
g. Badan Usaha Milik Daerah;
h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan
j. kebijakan tata ruang.
Pasal 27
Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau
pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun
tertutup, yang diajukannya secara
lisan …
- 17 -
lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud
oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 28
(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas
persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi
dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang
bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2
kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri
dan/atau Gubernur.
Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD
Pasal 29
(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggara-kan tugas dan
kewenangannya.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat
oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas
persetujuan pimpinan DPRD.
(3) Sekretaris …
- 18 -
(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
(4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu
anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
(5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan
DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Bagian Keempat
Kepala Daerah
Pasal 30
Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif
yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.
Pasal 31
(1) Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah
juga sebagai wakil Pemerintah.
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah,
Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.
(3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4) Dalam …
- 19 -
(4) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 32
(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
(2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.
(3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah,
Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pasal 33
Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik
Indonesia dengan syarat-syarat :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah;
c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan
Negeri;
d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
dan/atau sederajat;
e. berumur …
- 20 -
e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
negeri;
j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.
Pasal 34
(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan
oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
(2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, dite-tapkan oleh
DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
(4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan
Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan,
tetapi bukan anggota.
Pasal 35
(1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3),
bertugas :
a. melakukan …
- 21 -
a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.
(2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon
Wakil Kepala Daerah.
Pasal 36
(1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai
dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.
(2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal
calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna
kepada pimpinan DPRD.
(3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan
bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 37
(1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi
memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.
(2) Pimpinan …
- 22 -
(2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan
visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud
terpilih sebagai Kepala Daerah.
(3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.
(4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas
kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah
atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon
Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu
pasang di antaranya oleh DPRD.
Pasal 38
(1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah
ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.
(2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan
calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPRD.
Pasal 39
(1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya
dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
(2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama
satu jam.
(3) Apabila …
- 23 -
(3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai,
rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan
calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.
Pasal 40
(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara
langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang
calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon
yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (4).
(3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang
memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.
Pasal 41
Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk sekali masa jabatan.
Pasal 42
(1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
bertindak atas nama Presiden.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucap-kan
sumpah/janji.
(3) Susunan …
- 24 -
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/ Walikota dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
(4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah
ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Daerah
Pasal 43
Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17
Agustus 1945;
b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. menghormati kedaulatan rakyat;
d. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
g. mengajukan …
- 25 -
g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai
Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.
Pasal 44
(1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung
jawab kepada DPRD.
(3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyeleng-garaan
Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan
Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau
jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh
Presiden.
Pasal 45
(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD
pada setiap akhir tahun anggaran.
(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD
untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2).
Pasal 46
(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, seba-gaimana
dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban
kebijakan …
- 26 -
kebijakan pemerintahan maupun pertanggung-jawaban keuangan, harus
melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling
lama tiga puluh hari.
(2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan
pertanggungjawabannya menyampaikan-nya kembali kepada DPRD,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua
kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
(4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 47
Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa untuk mewakilinya.
Bagian Keenam
Larangan bagi Kepala Daerah
Pasal 48
Kepala Daerah dilarang :
a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik
Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga;
b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau
kelompok politiknya yang secara
nyata …
- 27 -
nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi-kan warga
negara dan golongan masyarakat lain;
c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah
yang bersangkutan;
d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya; dan
e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan,
selain yang dimaksud dalam Pasal 47.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Daerah
Pasal 49
Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :
a. meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang
melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak
oleh DPRD.
Pasal 50 …
- 28 -
Pasal 50
(1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan
disahkan oleh Presiden.
(2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri
oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari
jumlah anggota yang hadir.
Pasal 51
Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD
apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati
sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 52
(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain
yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia
diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui
Keputusan DPRD.
(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuat-an yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan
dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan
DPRD.
(3) Kepala …
- 29 -
(3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak
terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai
akhir masa jabatannya.
Pasal 53
(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
(2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa
jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban
tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.
(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah
berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.
Pasal 54
Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala
Daerah dalam masa jabatan berikutnya.
Bagian …
- 30 -
Bagian Kedelapan
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah
Pasal 55
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Presiden.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
hukuman mati.
(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya
dalam 2 kali 24 jam.
Bagian Kesembilan
Wakil Kepala Daerah
Pasal 56
(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.
(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk,
bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan
sumpah/janji.
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi …
- 31 -
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil
Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi
negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(5) Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41,
Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga
bagi Wakil Kepala Daerah.
(6) Wakil Kepala Daerah Propinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala
Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota
disebut Wakil Walikota.
Pasal 57
(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(3) Wakil …
- 32 -
(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah
apabila Kepala Daerah berhalangan.
Pasal 58
(1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti
oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.
(2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala
Daerah tidak diisi.
(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berha-langan tetap,
Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara
waktu.
(4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap,
DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.
Bagian Kesepuluh
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 59
Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesebelas
Perangkat Daerah
Pasal 60
Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga
teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.
Pasal 61 …
- 33 -
Pasal 61
(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan
pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah
Administrasi.
(4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh
Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam
menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga
teknis, dan unit pelaksana lainnya.
(6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas
Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.
Pasal 62
(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala
Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah.
(3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Pasal 63 …
- 34 -
Pasal 63
Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi.
Pasal 64
(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang
Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi
vertikal.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Pasal 65
Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.
Pasal 66
(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
(2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
(3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari
Bupati/Walikota.
(5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
(6) Pembentukan …
- 35 -
(6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 67
(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala
Kelurahan.
(2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
(3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh
Walikota/Bupati atas usul Camat.
(4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari
Camat.
(5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
(6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 68
(1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Pemerintah.
BAB VI
PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH
Pasal 69
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
penjabaran …
- 36 -
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 70
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 71
(1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya
paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
(2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama
enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali
jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 72
(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan
keputusan Kepala Daerah.
(2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi.
Pasal 73 …
- 37 -
Pasal 73
(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur
diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan
hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Pasal 74
(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan
Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi
tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah.
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 75
Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan
kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 76
Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,
dan …
- 38 -
dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
Pemerintah Wilayah Propinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi
kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KEUANGAN DAERAH
Pasal 78
(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 79
Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah, yaitu :
1) hasil pajak Daerah;
2) hasil retribusi Daerah;
3) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. dana …
- 39 -
b. dana perimbangan;
c. pinjaman Daerah; dan
d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Pasal 80
(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:
a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari
sumber daya alam;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.
(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diterima langsung oleh Daerah penghasil.
(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah
penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 81 …
- 40 -
Pasal 81
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam
negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan
pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan
Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 82
(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 83
(1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif
fiskal dan nonfiskal tertentu.
(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 84 …
- 41 -
Pasal 84
Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 85
(1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau
dipindahtangankan.
(2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan
tentang:
a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.
Pasal 86
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran
berakhir.
(3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran yang bersangkutan.
(4) Pedoman …
- 42 -
(4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
Pemerintah Propinsi untuk diketahui.
(6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan
penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 87
(1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur
dengan keputusan bersama.
(2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah.
(3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur
dengan keputusan bersama.
(4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan
Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.
Pasal 88 …
- 43 -
Pasal 88
(1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling meng-untungkan
dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan
bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 89
(1) Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara
musyawarah.
(2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima
keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian
kepada Mahkamah Agung.
BAB X
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 90
Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan
Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :
a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pemba-ngunan yang
mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
c. Kawasan …
- 44 -
c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah
yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik
perkotaan.
Pasal 91
(1) Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya
berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola
Kawasan Perkotaan.
(2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi
Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan
Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal
lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 92
(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah
Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
(2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
perkotaan.
(3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI …
- 45 -
BAB XI
DESA
Bagian Pertama
Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa
Pasal 93
(1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan
asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah
Kabupaten dan DPRD.
(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 94
Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang
merupakan Pemerintahan Desa.
Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 95
1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dan perangkat Desa.
(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang
memenuhi syarat.
(3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara
terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan
Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.
Pasal 96 …
- 46 -
Pasal 96
Masa jabatan Kepala Desa paling la ma sepuluh tahun atau dua kali masa
jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 97
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara
Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI
dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
m. memenuhi …
- 47 -
m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur
dalam Peraturan Daerah.
Pasal 98
(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan memperta-hankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangundangan
yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 99
Kewenangan Desa mencakup :
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku
belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten.
Pasal 100 …
- 48 -
Pasal 100
Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia.
Pasal 101
Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. membina kehidupan masyarakat Desa;
c. membina perekonomian Desa;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya.
Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101, Kepala Desa :
a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Pasal 103
(1) Kepala Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. tidak …
- 49 -
c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/ janji;
d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Desa.
(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.
Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa
Pasal 104
Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 105
(1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa
yang memenuhi persyaratan.
(2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa.
(4) Pelaksanaan …
- 50 -
(4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Keempat
Lembaga Lain
Pasal 106
Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kelima
Keuangan Desa
Pasal 107
(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
1) hasil usaha Desa;
2) hasil kekayaan Desa;
3) hasil swadaya dan partisipasi;
4) hasil gotong royong; dan
5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
e. pinjaman Desa.
(2) Sumber …
- 51 -
(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan
oleh Bupati.
(5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan
bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
Pasal 108
Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Keenam
Kerja Sama Antardesa
Pasal 109
(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa
yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.
(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
Pasal 110 …
- 52 -
Pasal 110
Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan
pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukim-an, industri, dan
jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
Pasal 111
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh
Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.
(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui
dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 112
(1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan
Otonomi Daerah.
(2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 113
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah
ditetapkan.
Pasal 114 …
- 53 -
Pasal 114
(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan
lainnya.
(2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatal-an Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai-mana dimaksud pada ayat
(2), Peraturan Daerah atau Kepu-tusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan
pelaksanaannya.
(4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah
mengajukannya kepada Pemerintah.
BAB XIII
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Pasal 115
(1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden mengenai:
a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
b. perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
c. kemampuan …
- 54 -
c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk
melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimak-sud dalam
Pasal 11.
(2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Nega-ra, menteri lain sesuai
dengan kebutuhan, perwakilan Asosi-asi Pemerintah Daerah, dan wakilwakil
Daerah yang dipilih oleh DPRD .
(3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurangkurangnya
satu kali dalam enam bulan.
(5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada
Presiden.
(6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Pasal 116
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu
oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan
Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 117
Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur
tersendiri dengan Undang-undang.
Pasal 118 …
- 55 -
Pasal 118
(1) Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan
lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 119
(1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di
dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan,
kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan
perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan
pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.
(2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 120
(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum
serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
(2) Susunan …
- 56 -
(2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan
kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 121
Sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Ting- kat II, dan
Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi, Kabupaten, dan
Kota.
Pasal 122
Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta
didasarkan pada undang-undang ini.
Pasal 123
Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan
Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah
dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya,
penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
undang-undang ini.
BAB XV …
- 57 -
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 124
Pada saat berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan ibukota Propinsi
Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan
Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan, adalah tetap.
Pasal 125
(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif
dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal
5 undang-undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undangundang
ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Admi-nistratif, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi
Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5
undang-undang ini.
(3) Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk
ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.
Pasal 126 …
- 58 -
Pasal 126
(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya
undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau
yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif,
dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai
Kelurahan, sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang
ini.
Pasal 127
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh
instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini
dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 128
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II,
Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II, Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa
beserta perangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 dan Undangundang

- 59 -
undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini
tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang
ini.
Pasal 129
(1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu
Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotamadya, dan Badan
Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.
(2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.
(3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.
Pasal 130
(1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada
masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
(2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada
masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah
disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.
BAB XVI …
- 60 -
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131
Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153).
Pasal 132
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah
selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
(2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambatlambatnya
dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.
Pasal 133
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak
sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.
Pasal 134
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
- 61 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.
(Edy Sudibyo)
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
a. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu,
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian
Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.
Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa “oleh karena
Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai
Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi
dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih
kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale
rechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan
yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di daerah-daerah yang bersifat
otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun,
pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
b. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat
untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan
kewenangan …
- 2 -
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana
tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Undang-undang ini disebut “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah” karena
undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
d. Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas,
penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu,
penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan
potensi dan keanekaragaman Daerah.
e. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan
peran-serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini menempatkan Otonomi Daerah
secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten
Daerah …
- 3 -
Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai
kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan
menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.
f. Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam
undang-undang ini dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah
Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan
Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan
merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan
demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak
mempunyai hubungan hierarki.
g. Pemberian kedudukan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai
Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan :
(1) untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota; dan
(3) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam
rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.
h. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa
lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan
penekanan pada otonomi yang
lebih …
- 4 -
lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian
kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan
kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasan otonomi mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata
ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah.
Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada
Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat
dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Otonomi …
- 5 -
Otonomi untuk Daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan
lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan
oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan
tertentu lainnya.
i. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang
dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
(1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
(2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
(3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan
otonomi yang terbatas;
(4) Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-
Daerah.
(5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada
lagi Wilayah Administrasi.
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau
pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan,
kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan
kehutanan,
kawasan …
- 6 -
kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku
ketentuan peraturan Daerah Otonom.
(6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun
fungsi anggaran atas penyeleng-gaaraan Pemerintahan Daerah.
(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah.
(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah
kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang
disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskannya.
2. Pembagian Daerah
Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta
penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang ini dengan pokokpokok
pikiran sebagai berikut :
a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pemba-gian kewenangan
berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah
Daerah Propinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
adalah Daerah Kabupaten
dan …
- 7 -
dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang
untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat;
c. Pembagian Daerah di luar Daerah Propinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom.
Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus;
d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah
Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya
diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.
3. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :
a. digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
b. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah
Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.
4. Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD
Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD
dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD
dan meningkatkan pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena
itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan
aspirasi …
- 8 -
aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.
5. Kepala Daerah
Untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu
yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan
pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.
Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan
Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir,
bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari
kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif,
bijaksana, jujur, adil, dan netral.
6. Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung
jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil
Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau
Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban
memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan.
7. Kepegawaian …
- 9 -
7. Kepegawaian
Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut kebijakan yang mendorong
pengembangan Otonomi Daerah sehingga kebijakan kepegawaian di Daerah yang
dilaksanakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan,
penempatan, pemindahan, dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah
Propinsi diatur oleh Gubernur, sedangkan mutasi antar-Daerah Propinsi diatur oleh
Pemerintah. Mutasi antar-Daerah Propinsi dan/atau antar-Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota atau antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
didasarkan pada kesepakatan Daerah Otonom tersebut.
8. Keuangan Daerah
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,
diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang
didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta
antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem
Pemerintahan Daerah.
(2) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang
melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintahan Desa
(1) Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama
lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum
yang …
- 10 -
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang ber-sifat istimewa,
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat.
(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada
Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut
kepada Bupati.
(3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata,
memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di
pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan
perjanjian yang saling menguntungkan.
(4) Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang
bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Keputusan Kepala Desa.
(5) Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan
Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat Desa.
(6) Desa …
- 11 -
(6) Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan
pinjaman Desa.
(7) Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai
wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
(8) Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang
bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang
berada di dalam Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.
10. Pembinaan dan Pengawasan
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam
upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada
pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam
mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan
fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu,
Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih
dahulu oleh pejabat yang berwenang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2 …
- 12 -
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud Wilayah Administrasi adalah daerah administrasi menurut Undang-
Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain adalah
bahwa Daerah Propinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,
tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi,
kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam
kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan
sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan
hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) …
- 13 -
Ayat (2)
Untuk menentukan batas dimaksud, setiap Undang-undang mengenai pembentukan
Daerah dilengkapi dengan peta yang dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis
Daerah yang bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan pada usul
Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan moneter dan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi.
Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh
Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah
dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang diserahkan dan/atau dilimpahkan
kepada Daerah/Gubernur, Daerah/Gubernur
mempunyai …
- 14 -
mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perijinan,
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan
Pemerintah.
Pasal 9
Ayat (1)
Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti
kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya adalah :
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
b. pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian
yang mencakup wilayah Propinsi;
c. pengelolaan pelabuhan regional;
d. pengendalian lingkungan hidup;
e. promosi dagang dan budaya/pariwisata;
f. penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan
g. perencanaan tata ruang propinsi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah ada pernyataan dari Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10 …
- 15 -
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber
daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah.
Ayat (2)
Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan
sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu,
penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui
pengakuan oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan
otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan
dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan
kondisi Daerah masing-masing.
Kewenangan …
- 16 -
Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi.
Khusus kewenangan Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain,
pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD bukan merupakan
bagian dari Pemerintah Daerah.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18 …
- 17 -
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pemilihan anggota MPR dari Utusan Daerah hanya dilakukan oleh DPRD
Propinsi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20 …
- 18 -
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah pejabat di
lingkungan kerja DPRD bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27 …
- 19 -
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
bersamaan adalah bahwa calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
dipilih secara berpasangan. Pemilihan secara bersamaan ini dimaksudkan untuk
menjamin kerja sama yang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
Ayat (2) …
- 20 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rapat paripurna adalah rapat yang khusus diadakan untuk
pemilihan Kepala Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dikonsultasikan dengan Presiden, karena
kedudukannya selaku wakil Pemerintah di Daerah.
Ayat (2) …
- 21 -
Ayat (2)
Calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota
diberitahukan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dapat dilakukan di Gedung
DPRD atau di gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD. Pengucapan
sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama
Kristen Protestan/Katolik;
c. diawali …
- 22 -
c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama
Buddha.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, Kepala Daerah
berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan
pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah yang mencakup permodalan,
pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g …
- 23 -
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Huruf a dan huruf e
Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya
konflik kepentingan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk
memberikan pelayanan pemerintahan dengan tidak membeda-bedakan warga
masyarakat.
Huruf b, huruf c, dan huruf d
Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, antara
lain, yang berwujud korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50 …
- 24 -
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur,
tembusannya dikirimkan kepada Presiden, sedangkan berakhirnya masa jabatan
Bupati/Walikota, tembusannya dikirimkan kepada Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56 …
- 25 -
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengucapan sumpah/ja nji dan pelantikan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan di
Gedung DPRD atau di gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.
Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama
Kristen Protestan/Katolik;
c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama
Buddha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58 …
- 26 -
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Yang dimaksud dengan lembaga teknis adalah Badan Penelitian dan Pengembangan,
Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lainlain.
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67 …
- 27 -
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten memberi pertimbangan kepada Walikota/Bupati
dalam proses pengangkatan Lurah.
Ayat (4)
Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak
ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari
Pemerintah Daerah.
Pasal 70
Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan
sama kecuali untuk perubahan.
Pasal 71 …
- 28 -
Pasal 71
Ayat (1)
Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan
Undang-undang ini disebut “paksaan penegakan hukum” atau “paksaan
pemeliharaan hukum”.
Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau
meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah
dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan
hukum.
Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif
kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan
paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap
pelanggar harus dengan tegas diserahi tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu
hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang
sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat
menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan
perkembangan tingkat kemahalan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat
mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang
merupakan …
- 29 -
merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan dimaksud kecuali
untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan.
Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, peraturan dan keputusan tersebut perlu
dimasyarakatkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Pemindahan pegawai dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota,
pemindahan pegawai antar-Daerah Kabupaten/Kota dan/atau antara Daerah
Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi
dengan Bupati/Walikota, dan pemindahan pegawai antar-Daerah Propinsi atau antara
Daerah Propinsi dan Pusat serta pemindahan pegawai Daerah antara Daerah
Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi lainnya ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.
Pasal 77 …
- 30 -
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4)
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset
Daerah dan jasa giro.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari
Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80 …
- 31 -
Pasal 80
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan
negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang
pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan
perikanan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Tidak termasuk bagian Pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dikembalikan kepada Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Pinjaman dalam negeri bersumber dari Pemerintah, lembaga komersial, dan/atau
penerbitan obligasi Daerah dengan diberitahukan kepada Pemerintah sebelum
peminjaman tersebut dilaksanakan.
Yang …
- 32 -
Yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman Daerah adalah Kepala
Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
Di dalam Keputusan Kepala Daerah harus dicantumkan jumlah pinjaman dan sumber
dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Mekanisme pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat persetujuan
Pemerintah mengandung pengertian bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi
dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman Daerah untuk diproses
lebih lanjut. Dengan demikian pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman Daerah
secara tidak langsung sudah mencerminkan persetujuan Pemerintah atas usulan
termaksud.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan Undang-undang.
Ayat (2)
Penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah termasuk pengembalian
atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah yang dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 83 …
- 33 -
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan insentif nonfiskal adalah bantuan Pemerintah berupa
kemudahan pembangunan prasarana, penyebaran lokasi industri strategis,
penyebaran lokasi pusat-pusat perbankan nasional, dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, menggadaikan,
menghibahkan, tukar guling, dan/atau memindahtangankan.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87 …
- 34 -
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara
bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk
menciptakan sinergi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Ayat (2) …
- 35 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti
nagari, kampung, huta, bori, dan marga.
Yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.
Ayat (2)
Dalam pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa perlu
dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa, dan
lain-lain.
Pasal 94
Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa setempat.
Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat
Desa.
Pasal 95
Ayat (1)
Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat.
Ayat (2) …
- 36 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 96
Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial
budaya setempat.
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui
Pemerintah, yakni :
a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama
Kristen Protestan/Katolik;
c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;
dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk penganut agama
Buddha.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 99 …
- 37 -
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Pasal 101
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu
oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala
Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 102
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b …
- 38 -
Huruf b
Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
Pasal 103
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan
tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang
baru.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 105 …
- 39 -
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan
kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan
kepada Camat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan
diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan,
antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak
ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.
Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang
sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan
oleh Pemerintah Desa.
Pendapatan …
- 40 -
Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang
bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
Ayat (2)
Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan
setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan
perubahan serta perhitungan anggaran.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Ayat (1)
Kerja sama antar-Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat
persetujuan Badan Perwakilan Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 110
Pemerintah Desa yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud berhak menolak
pembangunan tersebut.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) …
- 41 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa yang
bersangkutan.
Pasal 112
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom
melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir
dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari setelah adanya keputusan pembatalan
dari Pemerintah.
Pasal 115 …
- 42 -
Pasal 115
Ayat (1)
Mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, dan/atau dimekarkan diusulkan
oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD kepada Pemerintah;
b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk
melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan
pertimbangan lain;
c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan pertim-bangan untuk
penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama antar-Pemerintah Propinsi, antar-
Pemerintah Kabupaten, dan/atau antar-Pemerintah Kota berdasarkan pedoman yang
dikeluarkan oleh Pemerintah.
Wakil-wakil Daerah dipilih oleh DPRD dari berbagai keahlian, terutama di bidang
keuangan dan pemerintahan, serta bersikap independen sebanyak 6 orang, yang
terdiri atas 2 orang wakil Daerah Propinsi, 2 orang wakil Daerah Kabupaten, dan 2
orang wakil Daerah Kota dengan masa tugas selama dua tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) …
- 43 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Ayat (1)
Pemberian otonomi khusus kepada Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
didasarkan pada perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Portugal di bawah supervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yang dimaksud dengan ditetapkan lain adalah Ketetapan MPR RI yang mengatur
status Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur lebih lanjut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120 …
- 44 -
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan
kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaan-nya berupa pelaksanaan kehidupan
beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan
kebijakan Daerah.
Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan
peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah
pengangkatan Gubernur dengan mempertim-bangkan calon dari keturunan Sultan
Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku
Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126 …
- 45 -
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini
sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.
Ayat (2)
Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya undang-undang ini dan sudah
selesai dalam waktu dua tahun.
Pasal 133 …
- 46 -
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3839



PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia

1. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga

Answer: a

2. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten

Answer: d

3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali….
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan

Answer: a

4. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden

Answer: d

5. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali…
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara

Answer: c

6. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Tidak tak terbatas
d. Absolut

Answer: c

7. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978

Answer: a

8. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001

Answer: b

9. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan….
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002

Answer: c

10. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Asas desentralisasi
b. Asas hukum
c. Asas dekosentrasi
d. Asas tugas perbantuan

Answer: b

11. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut…
a. Asas keterbukaan
b. Asas proporsionalitas
c. Asas profesionalistas
d. Asa akuntabilitas

Answer: b

12. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
a. Partisipasi
b. Aturan hukum
c. Transparansi
d. Individualis

Answer: d

13. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
a. Teori institusionalisme
b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme
d. Teori rasionalisme

Answer: c

14. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan
b. Kebijakan
c. Musyawarah
d. Gotong royong

Answer: b

15. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali…
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat

Answer: d

16. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya? yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan…
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat

Answer: b

17. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali….
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan

Answer: c

18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan….
a. Keadilan pemerintah
b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah
d. Strategi pemerintah

Answer: b

19. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan

Answer: d

20. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari…
a. Kepala daerah dan DPRD
b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas
d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida

Answer: a

21. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Answer: a

22. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan? adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Answer: b

23. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadipada jam:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB

Answer: a

24. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia Power
b. BP Migas
c. PLN
d. BAPETAL

Answer: d

25. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
a. UU No.25 tahun 1999
b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999
d. UU No.17 tahun 2003

Answer: a

26. Visi kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik

Answer: a

27. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk…
a. Peningkatan efisiensi energi
b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional

Answer: a

28. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan? dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi
b. Diversifikasi
c. Konversi
d. Regulasi

Answer: c

29. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun 1967
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002
d. UU No.20 tahun 1999

Answer: a

30. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
a. Badan Pelaksana Migas
b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas
d. BPH Migas

Answer: a

31. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 rencananya akan diadakan di…
a. Kuala Lumpur
b. Bangkok
c. Bandung
d. Mesir

Answer: b

32. Negara yang menjabat ketua OPEC sekarang adalah …
a. Indonesia
b. Arab Saudi
c. Brunei Darussalam
d. Mesir

Answer: a

33. KUBE adalah kependekan dari
a. Kebijakan Umum Bersama Energi
b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi
d. Keputusan Untuk Bidang Energi

Answer: c

34. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak…
a. Dua kali
b. Tiga kali
c. Empat kali
d. Lima kali

Answer: c

35. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT.Indonesia Power
b. PT.ANTAM
c. PT.PGN
d. PT.PG Paiton

Answer: d

36. Propenas adalah kependekan dari ….
a. Peogram Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional
d. Proyek Pendidikan Nasional

Answer: a

37. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
a. Sertifikat Nasional Indonesia
b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia
d. Standarisasi Nasional Indonesia

Answer: b

38. Ketua pemilihan umum nasional adalah…
a. Nazaruddin Syamsudin
b. Din Syamsudin
c. Rudini
d. Bambang Sulistyo

Answer: a

39. kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan…
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional
d. Kabinet Gotong Royong

Answer: d

40. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah….
a. Abdullah Puteh
b. Endang Suwarya
c. Rimarizad Riyakudu
d. Widodo AS

Answer: b

41. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah…
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. Bappenas

Answer: c

42. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Answer: c

43. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali
b. 2 tahun sekali
c. 5 tahun sekali
d. 25 tahun sekali

Answer: c

44. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Answer: d

45. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah..
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie

Answer: b

46. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah…
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie

Answer: d

47. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020

Answer: a

48. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020

Answer: d

49. DampakIndonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah…
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip ?Good Govermance?
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang

Answer: a

50. Kapan Indonesia keluar dari IMF
e. 2003
f. 2004
g. 2005
h. Belum ada renaca keluar

Answer: b



PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 120, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan yang tersedia.

I. BIDANG BAHASA INDONESIA

1. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada ….
a. bersembunyi dibalik pintu
b. menjilat keatas
c. datang kemari
d. pergi keluar negeri
e. tertera dibawah ini

Answer: c

2. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada
a. Adat sopan-santun
b. Muka merah-padam
c. Kaum muda-belia
d. Rumah porak-poranda
e. Penuh kasih-sayang

Answer: c

3. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada
a. Terdakwa menurut hakiM, terbukti bersalah.
b. Perusahaan itu bangkrut, karena ulah direktur utamanya.
c. Dia belum berhasil, meskipun sudah bekerja keras.
d. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela.
e. Pengalaman hidup itu, guru yang baik.

Answer: d

4. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada
a. Rancangan Undang-undang itu sedang dibahas.
b. Beberapa Sekolah Dasar di daerah terpencil kekurangan guru.
c. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara dalam Undang-Undang Dasar kita.
d. Makalah berjudul ?Globalisasi dan Imperialisme?
e. Peng-Indonesiaan istilah asing perlu digalakkan.

Answer: a

5. Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada ….
a. Mengubah haluan
b. Mengukuhkan jabatan
c. Memantapkan jai diri
d. Menjajaki pendapat umum
e. Bertekat bulat

Answer: d

6. Kata sarapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada …
a. Azas partal
b. Sikap emosionil
c. Aktifitas anak
d. Segi kognitif
e. Sujut syukur

Answer: c

7. Sudah saatnya ….peralatan militer kita segera dilakukan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah….
a. Perlengkapan
b. Kelengkapan
c. Pelengkapan
d. Pemerlengkap
e. pelengkap

Answer: a

8. Susunan kalimat yang tidak janggal terdapat pada ….
a. Siapapun yang bersalah, ia harus dihukum.
b. Sesudah berunding selama lima jam, putusan baru dapat diambil.
c. Alasannya adalah karena dia tidak patuh kepada atasan.
d. Selama era pasar bebas yang kuat akan menelan yang lemah.
e. Krisis ekonomi terjadi disebabkan karena korupsI, kolusi, dan nepotisme merajalela.

Answer: e

9. Fasilitas jalan masih terus dibangun di Kota Jakarta.Meskipun demikian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas selalu terjadisetiap hari, baik pada pagi hari saat warga kota Jakarta dan sekitarnya akan memulai aktivitasnya, maupun sore hari saat mereka pulangke rumahnya…..
Kalimat yang sesuai sebagai kelanjutan paragraf diatas adalah …..
a. Sebelum ada ledakan penduduk di perkotaan dan pemilikan kendaraan pribadi, kota Jakarta masih terasa naman.
b. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini hanya masalah pelebaran jalan dan pembuatan jalan layang.
c. Keadaan seperti itu dapat dijadikan alasan agar sistem transportasi massa di kota Jakarta segera dibangun.
d. Telah diberitakan diberbagai media masA bahwa sistem transportasi massa di kota Jakarta segera dibangun.
e. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah keterkaitan sistem transportasi yang terpadu dengan struktur kota Jakarta.

Answer: e

10. Para tokoh masyarakat memandang bahwa ide-ide para mahasiswa yang disampaikan kepada pemerintah melalui demontrasi belum direspon secara proporsional. Kata ulang yang semakna dengan kata ulang bercetak miring dalam kalimat di atas adalah ….
a. Sakit-sakit
b. Tinggi-tinggi
c. Duduk-duduk
d. Pikiran-pikiran
e. Pusing-pusing

Answer: d

11. Anak itu menderita sakit akibat kehujanan sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya. Kata berimbuhan ke-an pada kata bercetak miring dalam kalimat di atas semakna dengan kata berimbuhan ke ?an dalam kalimat …..
a. Kedua pengantin itu merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka dambakan.
b. Ledakan bom itu kedengaran sampai ke seluruh lantai gedung.
c. Masalah kemiskinan di Indonesia harus ditangani secara serius.
d. Kemacetan lalu lintas setiap hari terjadi di Jakarta.
e. Petani itu keracunan setelah makan sayuran mentah.

Answer: e

12. Pemakaian tanda titik dua dalam kalimat-kalimat berikut yangsesuai dengan Pedoman Umum EYD adalah …
a. Ayahku sedang mencari: celana, sepatu, dan topi.
b. Dalam rapat itu yang hadir hanya: Mattalata, Faisol, Rogers, dan Rozi.
c. Saya masih memerlukan perabot rumah tangga: meja, almari, dan kursi.
d. Sebentar lagi anak saya akan membeli :radio, jam dinding, dan tas.
e. Fakultas itu mempunai jurusan : Kimia, Geologi, biologi, dan Geodesi.

Answer: e

13. Penulisan nama dengan gelar kesarjanaannya yangtepat terdapat dalam contoh….
a. Dr. Valentino Woworuntu, MBA.
b. DR. Lajnah Latifah, M.Pd.
c. Ir. Lois Lalu, MA.
d. I.R. Cordiva Aridho, M.M.
e. DRS. Saddam Husnaeni, SH.

Answer: a

14. Penulisan Imbuhan serapan yangsesuai dengan Pedoman Umum EYD terdapat pada contoh kalimat …..
a. Petemun nonformal antara kedua presiden itu akan berlangsung di Istana Bogor.
b. Komunikasi telepon antar kota di Kupang sempat putus karena ada gangguan teknis.
c. Bantuan masyarakat kepada para tuna rungu masih perlu ditingkatkan.
d. Setiap sub-bab dalambuku itu perlu dibaca agar dapat dipahami isina.
e. Pada tahap semi-final Kesebelasan Korea tampak kompak bermain.

Answer: a

15. Pemakaian tanda koma dalam kalimat berikut yang tepat adalah …..
a. Mereka, sebenarnya bukan pemain yang berbakat melainkan pemain yang mempunyai kemauan keras.
b. Dia harus membatalkan niatnya pergi ke Paris, karena pesawat yang mau ditumpangi rusak.
c. Para politisi dan pejabat pemerintah, diharapkan bekerja lebih keras agar masyarakat lebih sejahtera.
d. Penghasilan utama daerah jawa barat, adalah padi sedangkan daerah Maluku adalah rempah-rempah.
e. Sebetulnya, tim Indonesia ebih banyak memiliki peluang emas, tetapi karena penyelesainna kurang baik, akhirnya kalah melawan tim Malaysia.

Answer: e

16. Rangkaian penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah …
a. Monarkhi, akhir analisa, autopsi
b. Sekunder, ransliterasi,otopsi, varitas
c. Teknik, khlorida, komplit, materiel
d. Frekwensi, ekstrimis, etletik,grup
e. Komplet, anarki,varietas, pasien

Answer: c

17. Di daerahnya, di pelosok kampung, Pak Sembiring terbiasa menggnakan bahasa daerahnya. Ketika dia pindah ke Jakarta, kebiasannya masih saja dipertahankan. Pantaslah banyak orang terdiam atau senyum-senyum jika diajak bicara PakSembiring karena mereka tidakpaham apa yang dikatakannya.
Kebiasaan PalkSemibiring sesuai dengan ilustrasi di atas, tidak sejalan dengan peribahasa…
a. Ibarat kembang, bagus dipakai, layu dibuang.
b. Lain ldang, lain belakang.
c. Ayam hitam terbang malam.
d. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.
e. Berjalan peliharalah kaki, berkata peliharalah lidah.

Answer: b

18. Di sini angin pun kecil-kecil dan mengusap wajah kita
Di luar musim pun menyekap dan engahan udara
Menghembus pohon-pohon, membelai-belai wajah kita
Di serambi. Dingin lewat dan berhenti
Bersama langkahku.Bersama bisikan di pusat hatimu…
Angin Kecil-Kecil dan Musim Menyekap Kita, Abdul hadi

Penggalan puisi diatas menggunakan majas ….
a. Pleonasme
b. Litotes
c. Personifikasi
d. Eufemisme
e. Repetisi

Answer: c

19. ?Berpuasa sunat itu besar manfaatnya, Rapiah tadi sementara itu wajib benar bagimu memelihara kewarasan tubuhmu. Jangan rupamu secara ini, tinggal kulit pembalut tulang saja?.
Benar sekali badanmu menjadi kurus, Ibu. Tapi bukanlah kurus itu disebabkan oleh berpuasa. Meskipun kurus, tetapi perasaanku kesehatan tubuh tidaklah terganggu.
Salah Asuhan, Abdol Moeis.
Apa amanat yang terungkap dalam penggalan novel di atas?
a. Turutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil.
b. Jangan melakukan perbuatan yang akhirnya merugikan diri sendiri.
c. Seorang wanita harus memelihara kecantikannya.
d. Seorang ibu mertua harus menyayangi manantuna.
e. Seorang istri seharusnya dapat menjaga kesehatan dirinya.

Answer: a

20. Tak sampai haatinya hendak meninggalkan Medasing sakit, tiada berdaya seorang diri di rimba itu. Meskipun laki-laki itulah pangkalkemelaratannya, meskipun kepala penyamun yang buas itulah yang menganiaya ayah bundanya, sehinga tak tentu apa jadi mereka sekarang ini, dalam penghidupannya yang aman di tengah-tengah rimba di tengah penyamun-penyamun yang tak mengusiknya itu, dengan tiada setahunnya tumbuh di kalbunya tali perhibungan dengan mereka. Bukan dalam perbuatan mereka yang buas, tetapi dalam perasaan hidup …
Anak Perawan di Sarang penyamun, STA.
Unsur moral yang terdapat dalam penggalan novel di atas adalah ….
a. Tidak dendam
b. Tanggung jawab
c. Kasih sayang
d. Setia kawan
e. Perhatian

Answer: c

2. BIDANG PANCASILA

21. Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu ….
a. Nasionalisme internasional (peri kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan sosial dan kutuhanan
b. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial.
c. kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan dan ketuhanan
d. internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan ketuhanan
e. Gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi

Answer: e

22. Pancasila menjadi azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya….
a. Memahami Pancasila sebagai sumber hukum
b. Memahami Pancasila sebagai dasar negara
c. Berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila
d. Berupaya selalu mempelajari Pancasila
e. Mempelajari hakikat dari Pancasila

Answer: c

23. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai…..
a. Kristalisasi nilai
b. Ciri-ciri warga negara
c. Kepribadian bangsa
d. Karakteristik bangsa
e. Pedoman hidup

Answer: e

24. Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada ,,,,
a. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
b. Mengutamakan individualisme radikal
c. Material modern dan individualisme
d. Pemusatan kekuasaan pada satu orang
e. Memaksakan praktek liberalisme

Answer: b

25. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi….
a. Filter bagi masuknya budaya asing
b. Sumber budaya bangsa
c. Petunjuk pelaksanaan peraturan
d. Sumber hukum yang berlaku
e. Ciri dan karakteristik bangsa

Answer: e

26. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambil keputusan ialah…
a. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
b. Kepentingan tiap individu didahulukan
c. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat
d. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
e. Masalahharus diselesaikan dengan hati-hati

Answer: d

27. Konsekuensi dari hubungan kausial organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan baang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah ….
a. tiap pasal atidak boleh saling bertentangan
b. nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal
c. tipa unsur tersebut harus saling mengisi
d. batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila
e. UUD harus merangkum sila-sila pad Pancasila

Answer: c

28. Manakah pernyataan dibawah ini yangsesuai dengan sila ke-2 Pancasila?
a. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi.
b. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi.
c. Manusia mempunyai derajat dan martanat yangsama.
d. Kedudukan seseorang ditentukan oelh yang dimilikinya.
e. Kedudukan seseorang ditentukan pleh perbuatannya.

Answer: c

29. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk …..
a. Menentukan sistem perekonomian
b. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain
c. Mengakui kebebasan beragama
d. Menentukan ketertiban lingkungan
e. Menyatakan pendapat dan berorganisasi

Answer: a

30. Mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah….
a. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
b. Selalu menentang pada negara penjajah
c. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga
d. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
e. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat

Answer: b

31. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut UUD 1945, kuat karena
a. Berhak menentapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b. Sekuruh anggota DPR merangkap menjadi anggota DPR
c. Setiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR
d. Merupakan mitra Presiden di bidang legislatif
e. Turut serta meratifikasi perjanjian internasional

Answer: a

32. Salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah ….
a. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
b. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan
c. Presiden dibantu oleh badan nondepartemen
d. Presiden dibantu oleh menteri negara
e. DPR dan MPR bersifat dua kamar

Answer: b

33. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Ri terangkum dalam …
a. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus
b. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
c. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
d. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
e. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS

Answer: d

34. Di Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu ? …..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …?
Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti …..
a. Negara hukum demokrasi
b. Negara kepolisian dan jaksa
c. Negara hukum kesejahteraan
d. Begara sebagai penjaga malam
e. Negara hukum dalam arti terbatas

Answer: a

35. Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, tekah disepakati …
a. Penjelasan lebih rinci
b. Adanya penambahan ayat
c. Perubahan hanya pada ayat (1)
d. Perubahan hanya pada ayat (2)
e. Telah mengambil perubahan

Answer: c

36. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebeas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UD 1945, yaitu ..
a. Menjaga keteriban dunia
b. Mengirimkan pasukan kewilayah konflik
c. Menentang penyerangan sepihak oleh AS
d. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral
e. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Answer: e

37. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah …
a. Ikut campur dan memihak salah satu blok
b. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik
c. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai
d. Menghimpun negara sepaham dan seidologi
e. Organisasi ekonomi yang eropa sentris

Answer: b

38. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena …
a. Indonesia merupakan anggota PBB yang ke 50
b. Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan yang sah
c. Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dar bangsa-bangsa di dunia
d. UUD 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat
e. Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesai sangat bergantung pada dunia internasioanl

Answer: e

39. Karena nilai dasar Pancasila tetap tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pada ideologi yang …
a. Kaku
b. Terbuka
c. Inovatif
d. Progresif
e. Kontemporer

Answer: a

40. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai ….
a. Perbandingan perkembangan ideologi
b. Penyaringan masuknya ideologi asing
c. Perpaduan filsafat dan ideologi
d. Perebutan hegemoni filsafat
e. Unsur ideologi setiap bangsa

Answer: b

III. BIDANG TATA NEGARA

41. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh …
a. Bantuan diplomasi
b. Kerja sama militer
c. Hubungan diplomatik
d. Kunjungan kepala negara
e. Bantuan ekonomi

Answer: b

42. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan …
a. Meningkatkan kesejahteraan
b. Mewujudkan ketertiban
c. Memelihara kekuasaan
d. Menjamin keamanan
e. Mempertahankan persatuan

Answer: b

43. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan …
a. Kesejahteraan bersama
b. Kemakmuran rakyat
c. Keadilan sosial
d. Ketentraman masyarakat
e. Kekuasaan negara

44. Ciri khas negara kesatuan adalah …
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
e. Kepala negaranya dipilih oleh rakyat

Answer: b

45. paabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…
a. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden
c. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden
e. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

Answer: a

46. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal…
a. Pembentukan kabinet sangat demokratis
b. Jalannya pemerintahan lebih setabil
c. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
d. Para meneri dapat diganti sewaktu-waktu
e. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

Answer: b

47. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari …
a. Hati nurani
b. Masyarakat
c. Tuhan
d. Lembaga sosial
e. Negara

Answer: a

48. Berikut ini,hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah …
a. Melanggar perjanjian
b. Penggelapan barang
c. Hubungan antara daerah
d. Pelanggaran hukum
e. Pembunuhan berencana

Answer: a

49. Untuk menarik hati rakyat Indonesia Jepang membentuk dan melantik badan Penyidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal ..
a. 8 Maret 1942
b. 8 September 1943
c. 29 April 1945
d. 29 Mei 1945
e. 14 Agustus 1945

Answer: e

50. norma pertama dalam tata hukum Indonesia adalah …
a. Dekrit Presiden
b. Proklamasi Kemerdekaan
c. Ketetapan MPR
d. Pembukaan UUD 1945
e. Pancasila

Answer: d

51. Hubungan antara pancasila dan Prokolamasi Kemerdekaan adalah …
a. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan
b. Pancasila menjadi dasar perumusan Teks Proklamasi
c. Teks Proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
d. Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
e. Nilai Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah sama

Answer: d

52. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ….
a. MPR
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Mahkamah Agung
d. Menteri Kehakiman
e. Dewan Pertimbangan Agung

Answer: c

53. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ….
a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
b. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerinah
c. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
d. DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD
e. Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD

Answer: a

54. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ….
a. Bertanya kepada Pemerintah
b. Melakukan penyelidikan
c. Melakukan perubahan terhadap RUU
d. Mengawasi jalannya pemerintahan
e. Ikut serta menetapkan APBN

Answer: a

55. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa ….
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Keputusan presiden
d. Keputusan menteri
e. Peraturan derah

Answer: c

56. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi anatar lain mempunyai kewenangan …..
a. Memberhentikan ketua MPR
b. Memberhentikan ketua DPR
c. Memberhentikan presiden
d. Membuat partai politik
e. Mengubah undang-undang dasar

57. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ….
a. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
b. Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
d. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
e. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Answer: c

58. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah …
a. Industri dan perdagangan
b. Penanaman modal
c. Pemberdayaan sumber daya alam
d. Pekerjaan umum
e. Pendidikan dan kebudayaan

Answer: c

59. Berikut ini merupakan asas-asas yang dianut PP, KECUALI ,,,,
a. Persamaan kedaulatan antara semua anggota
b. Memenuhi kewajiban dengan itikad baik
c. Menyelesaikan persengketaan dengan cara damai
d. Menjauhi penggunaan ancaman dan kekerasan
e. Mencampuri urusan suatu negara demi kepentingan besama

Answer: e

60. Organ utama PBB yang berfungsi membuat rekomendasi entang prinsip kerja sama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah …
a. Dewan Keamanan
b. Majelis Umum
c. Dewan Perwalian
d. Sekretarit
e. Dewan Ekonomi dan Sosial

Answer: a

IV. BIDANG SEJARAH

61. Dunia Melayu, yaitu Riau, malaka, dan daerah sekitarnya sangat beruntung dilihat dari sudut internasional karena….
a. Letak geografis yang dipengaruhi angin musim
b. Tedapat beberapa keseltanan dikedua tepi Selat Malaka
c. Penggunaan mata uang yang sama
d. Agama yang sama
e. Penggunaan bahasa yang sama

Answer: e

62. Kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan maupun Asia Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad X adalah karena antara lain lada yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Barat, juga di ….
a. Jawa Tengah
b. Kalimantan Selatan
c. Kalimantan Timur
d. Jawa Timur
e. Sulawesi Selatan

Answer: e

63. rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 membuat orang-orang Eropa ingin membelinya sendiri dari tempat-tempat penghasilannya. Hal ini menimbulkan persaingan antara orang-orang Eropa sendiri antara lain yang terjadi di Banten antara orang-orang Belanda dan ….
a. Orang-orang Spanyol
b. Orang-orang Portugis
c. Orang-orang Perancis
d. Orang-orang Italia
e. Orang-orang Inggris

Answer: b

64. Pembentukan Oost-Indische Compagnie pada tahun 1602 dimaksudkan agar dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesai, pedagang-pedagang Belanda dapat menghadapi bersama…
a. Pedagang-pedagang Spanyol
b. Para pedagang Cina
c. Para perampok
d. Maslah-masalah yang muncul lebih terpadu
e. Persaingan antar pedagang Belanda sendiri

Answer: e

65. Untuk melindungi perdagangan, VOC diberi ….
a. Keleluasaan membuat kapal-kapal perangnya sendiri
b. Hak octrooi
c. Keleluasaan mengekspor rempah-rempah ke pasar Eropa
d. Armada dengan tentara sewaan yang kuat
e. Izin untuk meberlakukan Punale Sanctie

Answer: d

66. Jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Gowa, Mataram, Banten, dan Aceh yang berlangsung dari sekitar 1680 hingga 1750 ke tangan Belanda menandai awal dari…
a. Hancurnya perdagangan rempah-rempah
b. Mulai terciptanya kesatuan wilaah di Indonesia
c. Pendidikan barat masuk ke Indonesia
d. Munculna perlawanan terhadap kekuasaan Belanda
e. Berakhirnya pengaruh Portugis di Indonesia

Answer: d

67. Raja Bone, Arum Pone, menolak menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaannya, setelah Inggris meninggalkan Indonesia pad tahun 1816, karena ia menganggap …
a. Kerajaannya adalah kerajaan merdeka
b. Kedudukannya sama dengan Belanda
c. Belanda selalu memeras
d. Belanda ingin menguasai secara mutlak
e. Belanda tidak pernah menepati janji

Answer: d

68. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menghadapi kekurangan dana untuk menjalankan kegiatannya di Hindia Belanda karena….
a. Keikutsertaannya dalam perang yang terjadi di Eropa
b. Harus memberi sumbangan kepada perancis yang menjadi sekutu
c. Perang Diponegor yang menelan biaya besar
d. Kerugian yang dialami karena banjir besar yang melanda Belanda yang berada di bawah permukaan laut
e. Harus memberi dukungan finansial kepada Inggris yang membantunya melawan Perancis

Answer: a

69. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh …
a. Kaum intlektual Belanda
b. Kaum intlektual Indonesia
c. Para ulama
d. Para musyafir
e. Para pedagang

Answer: b

70. Salah satu sumbangan yang diberikan Sumpah Pemuda adalah …
a. Memberi penghargaan kepada tradisi etnik
b. Meningkatkan kesadaran berbangsa
c. Saling menghargai di kalangan suku-suku bangsa
d. Kesadaran akan kemampuan bangsa sendiri
e. Kesadaran akan kebhinekaan

Answer: b

71. Jepang pada dasawasa 20 dan 30 abad ke-20 sudah mempunyai perhatian sangat besar terhadap Hindia Belanda karena menganggap potensi yang dimiliki wilayah ini sangat penting.Potensi-potensi itu antara lain adalah …
a. Perkebunan-perkebunan
b. Tanaga manusia
c. Hasil tambang
d. Hasil laut
e. Hasil pertanian

Answer: c

72. Indonesia ternyata bukan wilayah kecil bagi yentara pendudukan Jepang pada waktu Perang Dunia II. Oleh sebab itu, wilayah ini dibagi atas dua bagian untuk diperintah, yaitu bagian timur dan bagian barat, Bagian barat Indonesia dikuasai oleh …..
a. Kami Kase
b. Angkatan Darat
c. Angkatan Lau
d. Angkatan Udara
e. Kempe tai

73. Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya tiga abadan baru, yaitu ..
a. KNPI
b. KNIP
c. KNI
d. KPIR
e. KNRI

Answer: b

74. Setelah Indonesia merdeka dan memeperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belumberakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, UUD Sementara yag digunakan pada hakikatnya merupakan UUD …
a. Hindia Belanda dengan beberapa perubahan
b. Negara Indonesia Timur dengan beberapa perubahan
c. 1945 yang disempurnakan
d. RIS dengan beberapa perubahan
e. Baru yang direncanakan KNI

Answer: a

75. Badan yang diharpakan dapat membuat konstitusi baru setelah pemilihanumumpertama adalah konstituante. Namun, badan ini ternyata gagal, sehinga UUD Sementara tetap diberlakukan sampai Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Masalah yang dihadapi konstituante adalah ..
a. Para anggota tidak ahli
b. Terlalu banyak partai
c. Tidak ada batas waktu
d. Partai-partai kecil tidak dapat bersuara
e. Partai-partai besar mendominasi perdebatan

Answer: a

76. Dampak kegagalan konstituante dan pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah Indonesia membuat Letnan Jenderal Nasution mengeluarkan peraturan tanggal 3 Juni 1959 yang ….
a. Melarang kegiaan politik
b. Mengadakan mutasi
c. Mengurangi jumlah partai
d. Melarang partai sosialis Indonesia
e. Melarang partai Masyumi

Answer: a

77. Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah kabinet yang menonjol dalam ofensif diplomasi. Ia mengadakan kerjasama dengan negara-negara asing berdasarkan prinsip….
a. The right to be free
b. The right of self determination
c. Human rights
d. Right to have education
e. Good neighbour policy

78. Indonesa menjadi anggota negara-negara nonblok karena i ngin netral dalam percaturan dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itu setelah Perang Dunia II terlibat dalam ….
a. Perang ideologi
b. Perlombaan persenjataan
c. Persaingan ekonomi global
d. Ofensif politik

Answer: b

79. Pada dekade terakhir abad ke-20 Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kepala negara. Kepala Negara pertama-tama ditumbangkan dianggap telah ….
a. Mempengaruhi tentara untuk melindungi kepentingannya
b. Tidak mampu lagi karena usia
c. Membawa krisis ekonomi bagi RI
d. Memberi janji-janji kosong untuk menyengsarakan rakyat
e. Dipengaruhi oleh IMF dan WHO

Answer: c

80. Kemajuan komunikasi yang canggih sebagai hasil kemajuan iptek telah meningkatkan konsumerisme melalui …
a. Sinetron
b. Penawaran barang mewah
c. Iklan dalam media elektronik
d. Film
e. Kuis

Answer: c

8. BIDANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

81. Pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang dimaksud pendidikan dasar 9 tahun adalah …..
a. Pendidikan yang terdiri dari prasekolah, SD, dan SLTP
b. Pendidikan tingkat SLTP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan menjadi SD tahun
c. Pendidikan tingkat SD 6 tahun dan SLTP 3 tahun
d. Pendidikan pada tingkat SD yang diperpanjang menjadi 9 tahun
e. Pendidikan SD dan SLTP yang sama-sama menjadi 9 tahun

Answer: a

82. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan ….
a. Sekolah dan luar sekolah
b. Formal dan informal
c. Umum dan kejuruan
d. Dasar, menengah, dan tinggi
e. Umum dan kedinasan

Answer: b

83. GBHN 199-2004 tlah mengamanatkan terselengaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksnakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan nonpartisan, yaitu….
a. Komisi pemiihan umum
b. Lembaga pemilihan umum
c. Badan pemilihan umum
d. Biro pemilihan umum
e. Pelksanaan pemilihan umum

Answer: a

84. Sistem pemerintahanpresidential mengatur hubungan antara presiden dengan DPR, yaitu ….
a. Presiden dapat membubarkan DPR
b. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
c. Presiden dapat menganti anggota DPR
d. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR
e. Presiden dapat me-recall anggota DPR

85. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi disertai kepedulian …
a. Terhadap peningkatan ekspor
b. Terhadap tenaga wanita
c. Terhadap yang lemah
d. Menghadapi globalisasi
e. Terhadap pertahanan nasional

Answer: c

86. kosong

87. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan ….
a. Memperbaiki sektor industri
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Memperluas pendidikan
d. Memanfaatkan sumber daya alam
e. Meminta bantuan luar negeri

Answer: b

88. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya penigkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya …
a. Pemisahan kekuasaan secar tegas
b. Pengawasan yang ketat
c. Kebebasan pers
d. Kemauan pimpinan nasional
e. Dominasi partai politik

Answer: a

89. Indonesia perlu membina kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas. Hal itu dapat dilakukan melalui perluasan ….
a. Zona perairan bebas
b. Perjanjian tentang perbatasan negara
c. Tugas interpol
d. Hukum laut
e. Perjanjian ekstradisi

Answer: e

90. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia selama Orde Baru memiliki asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sedangkan pada masa reformasi (pemilu1999) termasuk juga asas
a. Kebesamaan
b. Semua untuk semua
c. Efektif dan efisien
d. Jujur dan adil
e. Bertanggung jawab

Answer: d

91. Pendidikan dasar berbeda degan sekolah dasar karena pendidikan dasar mencakup …
a. TK dan SD
b. SD dan SMP
c. SD, SLTP, MI dan MTs
d. SD, SMP, dan SMU
e. TK, SD dan SMp

Answer: d

92. Konsep school/community based management yang mulai dilaksanakan di Indonesia sekarang ini adalah manajemen pendidikan yang diprogramkan untuk …
a. Prasekolah dan pendidikan dasar
b. Pendidikan tinggi
c. Pendidikan menengah dan tinggi
d. Pendidikan dasar dan menengah
e. Sekolah dasar dan menengah

Answer: d

93. Pendidikan luar sekolah (PLS) sangat penting diselenggarakan di Indonesia terutama berkenaan dengan banyaknya warga negara yang berusia 10-44 tahun masih ….
a. Belum mampu mendapatkan pekerjaan
b. Buta pengetahuan dasar
c. Tergolong warga negara tidak mandiri
d. Mengalami sikap rendah diri
e. Buta aksara latin dan angka

Answer: e

94. Pada dasarnya Indonesia adalah salah satu tujuan wisatwan mancanegara karena Indonesia memiliki selain sumber daya keragaman budaya dan seni juga memiliki …
a. Letak yang strategis
b. Banyak pulau
c. Alam/pesona alam
d. Keaslian budaya
e. Penduduk yang ramah

Answer: c

95. Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Derah (UU No.22 tahun 1999),pemerintahan Derah yang terkecil adalah desa,pemerintahan desa terdiri atas pemerinahan desa dan …
a. Badan konsulasi desa
b. Badan permusyawaratan desa
c. Badan rembug desa
d. Badan perwakilan desa
e. Badan kekeluargaan desa

Answer: d

96. Penyelenggaraan pemerintah dengan otonomi berdasarkan pada asas …
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Medebewin
d. Sentralisasi
e. konsentrasi

Answer: b

97. Jakarta merupakan suatu Daerah Khusus Ibu Kota dengan penataan pemerintahannya secara khusus karena memiliki kekhususan, antara lain sebagai ….
a. Pusat pemerintahan negara
b. Pusat industri tinggi
c. Kota yang paling tua
d. Daerah tujuan wisata
e. Kota modern

Answer: a

98. Indonesia kaya akan sumber daya alam apabila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Jepang, tetapi kita kalah dengan Jepang dalam hal kualitas sumber daya ….
a. Teknologi
b. Generasi muda
c. Perempuan
d. Industri
e. Manusia

Answer: e

99. Hutan Indonesia dikhawatirkan akan semakin mengalami kerusakan parah terutama karena ulah pemegang HPH, penebangan liar, dan karena …
a. Permintaan pabrik kertas
b. Meningkatnya industri tripleks
c. Terjadinya penyelundupan
d. Kemarau panjang
e. Kebakaran hutan

Answer: e

100. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi …
a. Sosial kemasyarakatan
b. Menjaga hukum dan keadilan
c. Pengendalian mumum
d. Keamanan dan ketertiban masyarakat
e. Penyidikan dan keamanan publik

Answer: d

10. BIDANG GBHN

101. Berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian ….
a. Perwujudan aspirasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya
b. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh danterpadu sebagai haluan negara
c. Haluan negara yang dirumuskan sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional
d. Landasan pembangunan dalam Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun
e. Pernyataan kehendak rakyat yang mencita-citakan kehidupan yangadil dan makmur

Answer: b

102. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 adalah …
a. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
b. Memberikan arah bagi penyelenggaraan negara
c. Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional
d. Memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan
e. Menjadi panduan dalam perumusan kebijakan publik

Answer: d

103. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut, KECUALI…..
a. Berakhlak mulia
b. Cinta tanah air
c. Berkesadaran hukum
d. Berwawasan global
e. Memiliki etos kerja

Answer: d

104. Salah satu misi pembangunan menurut GBHN adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Implementasi dalam bidang pendidikan dilapangan yang sesuai sebagai perwujudan misi tersebut terutama ….
a. Peningkatan disiplin belajar
b. Pembebasan uang sekolah
c. Penegrian lembaga pendidikan
d. Konsep globalisasi pendidikan
e. Manajemen berbasis sekolah

Answer: e

105. Program pembangunan nasional memuat …
a. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN
b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN
c. Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen
d. Program kerja kabinet selama periode tertentu
e. Landasan struktural pembangunan nasional

Answer: a

106. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini sangat diperlukan, terutama …
a. Gaji aparat penegak hukum yang mencukupi
b. Sarana dan prasarana peradilan yang mencukupi
c. Aparat penegak hukum yang berpendidikan tinggi
d. Peraturan perundang-undangan tertulis
e. Perubahan terhadap hukum acara yang ada saat ini

Answer: b

107. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk ….
a. Memelihara keamanan ligkungan
b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
c. Mempercepat penyelesaian berbagai perkara
d. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan
e. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat

Answer: b

108. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi ….
a. Pertumbuhan usaha koperasi
b. Perkembangan usaha pertanian
c. Terwujudnya persaingan sehat
d. Perkembangan dunia industri
e. Peningkatan pendapatan pajak

Answer: c

109. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan karena alasan-alasan berikut, KECUALI…
a. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin
b. Wilayah negeri ini sebagian besar adalah pedesaan
c. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan
d. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi
e. Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi

Answer: d

110. Upaya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif dilakukan terutama untuk ….
a. Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik
b. Mencegah masuknya budaya politik asing
c. Meningkatkan peran berbagai lembaga negara
d. Mengembangkan budaya potitik yang demokratis
e. Menghindari perbedaan pandangan politik yang tajam

Answer: d

111. Amanat GBHN di bidang hukum antara lain ….
a. Pembentukan badanperadilan yang transparan
b. Proses peradilan yang berimbang
c. Proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM
d. Kesetaraan posisi antara jaksa penuntut dan pembela
e. Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan

Answer: e

112. Tujuan utama pendidikan menurut GBHN adalah
a. Memberikan ketrampilan kepada peserta didik
b. Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas atinggi
c. Agar peserta didik menjadi orang berguna di masyarakat
d. Menjadikan manusia Indonesia cerdik dan pandai
e. Membentuk kepribadian yang bertaqwa

Answer: b

113. Menurut GBHN, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional dengan bersdasarkan …..
a. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat
b. Pasal tentang pendidikan yang tercatum pada UUD 1945
c. Visi dan misi bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan
d. Prisip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen
e. Merevisi undang-udang sistem pendidikan

Answer: c

114. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggug jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat,swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang ….
a. Pembangunan daerah
b. Pembangunan nasional
c. Pengembangan pemerintah pusat
d. Pengembangan pemerintah daerah
e. Kesetaraan anata pusat dan daerah

Answer: d

115. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan RI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ….
a. Irian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku
b. Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku
c. Nusa Tenggara Timur, maluku, dan Irian Jaya
d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi tengah
e. Daerah Istimewa aceh, Dki Jakarta, dan DIY

Answer: b

116. Presiden berkewajiban umtuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang pada …..
a. Garis-garis Besar Haluan Negara
b. DPR
c. MPR
d. Undang-undang Dasar
e. Pemerintah yang berkuasa

Answer: a

117. Pembangunan nasional akan memperkuat jatidiri dan kepribadian masnusi, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis,tenteram,aman, dan damai, merupakan amanat GBHN pada bagian…
a. Visi dab nisi
b. Kondidi umum
c. Arah kebijakan
d. Kaidah pelaksanaan
e. Penutup

Answer: e

118. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945, KECUALI ….
a. Dewan kabinet
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Pertimbangan Agung
d. Mahkamah Agung
e. Badan Pemeriksa Keuangan

Answer: a

119. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ….
a. Propenas
b. APBN
c. Repelita
d. RAPBN
e. RAPBD

Answer: d

120. Program Pembangunan Nasional yangdituangkan dalamUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 adalah Propenas untuk tahun…
a. 2000 ? 2004
b. 2000 ? 2005
c. 2000 ? 2010
d. 2000 ? 2018
e. 2000 ? 2020

Answer: a



PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia

1. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah
a. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
b. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
c. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
d. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya

Answer: b

2. Paradigma baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan
a. Peningkatan peran sosial politik TNI
b. Pemantapan peran sosial politik TNI
c. Pengurangan peran sosial politik TNI
d. Pembalasan peran sosial politik TNI

Answer: c

3. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ….
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan

Answer: d

4. susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:
a. Kepala Daerah dan DPRD
b. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
c. Kepala Derah dan dinas-dinas
d. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida

Answer: a

5. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai:
a. Dasar Negara
b. Dasar Kenegaraan
c. Dasar Beragama
d. Dasar Ketatanegaraan

Answer: a

6. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27

Answer: c

7. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Presidensiel
d. Perlementer

Answer: b

8. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah :
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. DepKumHam

Answer: c

9. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah:
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. Mahkamah Agung
d. TAP MPR

Answer: a

10. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali…
a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris
b. Mengubah UUD 1945
c. Memberhentikan Presiden
d. Menetapkan GBHN

Answer: a

11. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah
a. Konvensi
b. Hukum dasar tertulis
c. Hukum adat
d. Hukum tidak tertulis

Answer: a

12. Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah:
a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
b. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
c. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
d. Memberikan gelas, tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan

Answer: a

13. Propenas adalah singkatan dari :
a. Perancanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional

Answer: b

14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
a. TNI
b. Ahli-ahli ekonomi
c. Masyarakat umum
d. Pegawai Negeri

Answer: a

15. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
a. Wakil Gubernur
b. Sekretaris Daerah
c. Unit Pelaksana Teknis
d. Kepala Dinas

Answer: b

16. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam :
a. PP Nomor 105
b. PP Nomor 106
c. PP Nomor 107
d. PP Nomor 151

Answer: b

17. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
a. 25 Agustus 2000
b. 25 September 2000
c. 25 Oktober 2000
d. 25 November 2000

Answer: b

18. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat

Answer: d

19. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah:
a. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
b. Presiden dan Wakil Presiden,Menteri
c. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
d. Presiden dan WakilPresiden, MA, POLRI

Answer: b

20. PerekonomianNasiona diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, KECUALI:
a. Efisiensi
b. Kebangsaan
c. Berwawasan lingkungan
d. Kemandirian

Answer: b

21. Berikut ini asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintah bernegara, KECUALI:
a. Negara Indonesai berdasar atas Hukum dan tidak berdasar aas kekuasaan
b. Kekuasaan Tertinggi ditangan rakya
c. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
d. Pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat penyelenggara negara

Answer: d

22. Penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (good govermance) tercantum dalam :
a. TAP MPR
b. UUD 1945 yang telah di amandemen
c. UU No.28tahun 1999
d. Propenas (GBHN)

Answer: c

23. Pembentukan KPKPN meupakanamanat dan TAP MPR No.XI/MPR/1998, tujuan pembentukan tersebut adalah:
a. Mengetahui kekayaan pejabat negara
b. Mengetahui kebocoran anggaran keuangan negara
c. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara
d. Membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran oleh penyelenggara negara

Answer: c

24. Tujuan dibentuk PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:
a. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara
b. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang beselisih dengan pemerintah
c. Memberikan sangsi dan denda kepada para penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan warga negara
d. Sebagai lembaga peradilan dimana KPKPN menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggara negara

Answer: a

25. Penyelenggara Pemerintahan yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait yaitu:
a. Pemerintah, LSM dan Swasta
b. Swasta, LSM dan Masyarakat
c. Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
d. Pemerintah, LSM dan Masyarakat

Answer: c

26. Berikut adalahsumber hukum dan perundang undangan sesuai TAP MPR No.111/MPR/2002, KECUALI
a. Inpres
b. Perda
c. Keppres
d. Perpu

Answer: a

27. Yang merupakan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah
a. DPR
b. MPR
c. Departemen
d. KPKPN

Answer: c

28. Berikut lembaga-lembaga negara yang dimaksud dalam UU 1945, KECUALI
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. KPKPN

Answer: d

29. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan :
a. DPR
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Partai Politik

Answer: b

30. Asas-asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah
a. Asas kemerdekaan berpendapat
b. Asas mendapatkan hak sebagai warga negara
c. Asas kepastian hukum
d. Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat

Answer: c

31. Berdasarkan keppres No. 102 tahun 2001,fungsi dari departemen adalah
a. Membantu tugas presiden
b. Menyusun rencana nasional secara makro dibidangnya
c. Membina dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen
d. Mewakili presiden dalam rapat-rapat dengan DPR

Answer: a

32. Susunan suatu departemen terdiri dari unsur berikut, KECUALI:
a. Menteri
b. Sekjend
c. Dirjend
d. Pejabat Eselon

Answer: a

33. Sesuai Keppres No.100 tahun 2001 terdapat Menko (menteri koordinator) yaitu:
a. Menko bidang Kesejahteraan Nasional
b. Menko bidang politik dan ekonomi sosial
c. Menko bidang Perekonomian
d. Menko bidang Sosial, Politik dan Keamanan Rakyat

Answer: c

34. Yang bukan termasuk lembaga pemerintahan non departemen adalah:
a. LAPAN
b. Arsip Nasional Republik Indonesia
c. Badan Otorita Batam
d. Badan Standarisasi Nasional

Answer: c

35. Berikut adalah BUMN-bumn dibawah koordinasi teknis DESDM, kecuali:
a. PT.PLN
b. PT.Pertamina
c. PT.Koneba
d. PT.Freeport Indonesia

Answer: d

36. Unsur-unsur pembentuk suatu negara adalah:
a. Rakyat, Wilayah yang permanen, Pemerintah yang berdaulat
b. Rakyat, Wilayah yang permanen, Aturan perundang-undangan
c. Pemerintahan yang berdaulat, Rakyat, Sumber kekayaan alam
d. Wilayah yang permanen, Rakyat, Pemimpin

Answer: a

37. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk negara menurut teori-teori modern tentang negara
a. Negara Kerajaan, Negara Demokrasi, Ngara Republik
b. Negara Republik, Negara Kesatuan, Negara Kerajaan
c. Negara Kesatuan, Negara Federasi
d. Negara Federasi, Negara Republik, Negara Sosialis

Answer: a

38. Yang bukan pencetus definisi bangsa adalah:
a. Emest Penant
b. Otto Bauer
c. F. Ratzel
d. Jens Hans

Answer: d

39. Indonesia sebagai negara kesatuan mendapat pengakuan pertama kali dari Inggris pada:
a. 29 Maret 1948
b. 30 Maret 1949
c. 31 Maret 1947
d. 1 Mei 1907

Answer: c

40. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada :
a. 21 Mei 1908
b. 20 Mei 1908
c. 18 Mei 1908
d. 17 Mei 1907

Answer: b

41. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, KECUALI:
a. Keselarasan
b. Keserasian
c. Kemaslahatan
d. Keseimbangan

Answer: c

42. Penanaman Integralistik oleh Mr. Soepomo yang merupakan salah satu aliran dalam teori pembentukan negara disampaikan dalam sidang:
a. BPUPKI
b. PPKI
c. Konferensi Meja Bundar
d. Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia

Answer: a

43. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerahadalah:
a. UU No.24 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.23 tahun 1999

Answer: c

44. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah:
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5

Answer: b

45. BI mendapat status sebagai lembaga independen menurut
a. UU no.25 tahun 1999
b. UU no.24 tahun 1999
c. UU no.26 tahun 1999
d. UU no.23 tahun 1999

Answer: d

46. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah:
a. Dekrit
b. Keppres
c. PP
d. Perpu

Answer: d

47. Untuk menjadi panglima TNI menurut undang-undang TNI yang baru seseorang dapat diangkat menjadi panglima jika:
a. Telah menjabat kepala staf angkatan
b. Masa keja lebih dari 25 tahun
c. Berpangkat minimal Letjend
d. Disetujui DPR

Answer: a

48. Polri berada dibawah:
a. DPR
b. Depdagri
c. Dephan
d. Presiden

Answer: d

49. Badan ekstra struktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI:
a. Dewan Ekonomi Nasional
b. Dewan Pertahanan Nasional
c. Dewan Rakyat Nasional
d. Dewan pemulihan Usaha Nasional

Answer: c

50. nama kabinet sekarang adalah:
a. Kabinet gotong royong
b. Kabinet Indonesia bersatu
c. Kabinet Pembangunan Nasional
d. Kabinet Reformasi

Answer: b



1.1 Test Persamaan Kata

1. EVOKASI :
a. Penggugah rasa
b. Penilaian
c. Perubahan
d. Pengungsian
e. Ijin menetap

Answer: a

2. BAKU :
a. Perkiraan
b. Standar
c. Umum
d. Normal
e. Asli

Answer: b

3. PROTESIS :
a. Hipotesis
b. Praduga
c. Thesis
d. Disertasi
e. Buatan

Answer: e

4. DIKOTOMI :
a. Dibagi dua
b. Dua kepala
c. Kembar dua
d. Dua kekuatan
e. Dwi fungsi

Answer: a

5. SINE QUA NON :
a. Tiada berair
b. Harus ada
c. Air mineral
d. Kelengkapan
e. Selalu negatif

Answer: b
Baca entri selengkapnya »



et cetera
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.